Tuesday, May 26, 2015

Kinerja Ekonomi Era Presiden Jokowi

Era Jokowi
Bagaimana Prestasi Kinerja Ekonomi Era Presiden Jokowi?
  1. Bagaimanakah kinerja ekonomi era Presiden Jokowi-Jusuf Kalla selama awal Pemerintahannya? Bagi para ekonom, dan pengamat ekonomi (tidak harus ekonom!),  yang menyimak perkembangan ekonomi kita secara rutin, tentu bisa langsung menjawab dengan perspektifnya masing-masing. Bagi yang tidak mencermati secara rutin, jawabannya  akan dicari dengan browsing melalui internet dengan memasukkan kata kunci “kinerja ekonomi Jokowi”, dan lebih detail lagi membuka informasi statistik yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga, baik Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Bank Dunia, atau lembaga-lembaga lainnya.
  1. Bagi yang mem-browsing dari internet, maka hampir semua berita memberitakan ketidakpuasan, ketidakbecusan, atau kegagalan memenuhi apa yang dijanjikan saat kampanye dan awal pemerintahan, dan jauh dari yang diharapkan. Berita yang muncul menyuratkan dengan kata-kata: jeblok, menambah sengsara, tak punya konsep dan arah, melempem, kurang maksimal, dipertanyakan, nilai merah, kurang puas dan tidak memuaskan, lebih buruk dari SBY, dan kata-kata yang secara eksplisit maupun implisit menyatakan bahwa kinerja ekonomi selama bulan-bulan awal Pemerintahan sekarang ini buruk. Dalam bentuk kuantitatif bahkan ada lembaga (IDM, Indonesia Development Monitoring) melansir hasil surveinya: 90,5% masyarakat tidak puas dengan kinerja ekonomi. Hasil survei yang agak moderat dari Poltracking, menotal suara yang kurang puas dan tidak puas “hanya” 66,6%.  Lebih lanjut arah berita tentantang kinerja ekonomi ini dikaitkan pula dengan menilai dan menyoroti tim ekonominya, yang disuratkan dengan kata-kata: lemah, koordinasi sangat buruk, melemahkan posisi Presiden,  sehingga bermuara pada pernyataan tim ekonomi perlu dievaluasi, bahkan diadakan reshuffle.
  1. Walaupun hampir semua berita “menyudutkan”  namun belum tentu semua itu benar, terlebih dilihat dari perspektif jangka panjang.  Untuk mengevaluasi kinerja sebuah pemerintahan tentu saja tidak cukup hanya dari perjalanan hanya enam bulan saja, atau baru 10% dari total “perjalanan” pemerintahannya. Dalam kurun waktu empat setengah tahun ke depan semua bisa berubah. Kondisi ekonomi global dapat membaik dan kondusif bagi perekonomian Indonesia. Para menteri dan pembantu Presiden lainnya semakin banyak belajar, semakin baik,  dan kian berpengalaman, sehingga kinerjanya juga membaik. Pemerintahan juga sudah semakin baik koordinasinya, baik internal maupun dengan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah, semakin stabil dan berkurang “konflik” di level elit sehingga bisa menjalankan kebijakan dengan baik.
  1. Namun demikian berbagai bad-news  itu bukanlah sesuatu yang buruk. Hal itu bagus untuk mengingatkan Pemerintahan Jokowi-JK ini. Pesan yang ingin disampaikan dari berita-berita bernada negatif itu sebetulnya sangat konstruktif: jika situasi seperti sekarang ini terus berlanjut, maka situasi terburuk bisa terjadi dalam perekonomian nasional. Perekonomian kita bukan semakin maju, melainkan akan semakin terpuruk. Indonesia akan semakin tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Rakyat akan semakin sengsara. Oleh karena itu, berbagai berita kritis tersebut haris menjadi perhatian pemerintah, terutama tim ekonominya yang saat ini dianggap paling bertanggung jawab atas hasil buruk enam bulan pertama ini.
  1. Kalau kita mencermati berbagai data kuantitatif yang ada, maka berbagai indikator ekonomi memang secara kuantitatif menunjukkan gambaran keprihatinan. Berbagai asumsi dasar dalam APBN-P sudah meleset, yang bisa jadi akan terus memburuk.
Tabel: Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2009 – 2015

Kinerja Ekonomi
Bagaimana Prestasi Kinerja Ekonomi Era Presiden Jokowi? 
Nlai tukar rupiah sejak dua bulan terakhir sudah jauh di atas asumsi dasar yang Rp 12.500, bahkan sudah terdepresiasi di atas Rp 13.000 per dollarnya. Ini menggambarkan adanya instabilitas makro ekonomi kita. Demikian pula harga minyak mentah Indonesia, ternyata harganya rata-rata hanya US$53 (asumsi dasar US$ 60) per barel, lifting minyak rata-rata 742 ribu barel (asumsi dasar 825 ribu barel  per hari dan lifting gas rata-rata 1.164 (asumsi dasar 1.220) ribu barel setara minyak per hari.Tingkat inflasi, jika tidak ada sesuatu yang luar biasa, mungkin tetap aman. Demikian pula asumsi dasar suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan masih dalam batas-batas yang sejalan dengan asumsi. Namun, beberapa kemelesetan dari asumsi itu, yang sangat mengkawatirkan pada variabel laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Melemahnya nilai rupiah dan melesetnya harga dan produksi minyak akan sangat banyak pengaruhnya pada makro ekonomi secara keseluruhan. Ini bisa bepengaruh pada target-target atau sasaran kesempatan kerja, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan, dan variabel makro ekonomi lainnya.

  1. Membuat asumsi memang sangat tidak mudah. Faktor uncertainty (ketidakpastian) dalam perekonomian sangat tinggi. Namun kalau semua asumsi meleset, maka memang bisa dipertanyakan rasionalitas dan kompetensi penyusunan asumsi-asumsi itu. Saya menduga, penyusunan asumsi-asumsi itu juga didasarkan pada eforia kemenangan Presiden RI yang baru pada waktu itu, sehingga hanya memodifikasi asumsi yang dibuat pemerintahan sebelumnya, yang seolah akan dapat membuat perekonomian tumbuh dengan cepat. Kita mengingat, misalnya, Pak JK bahkan sempat mendengungkan pertumbuhan dua digit. Sasaran-sasaran dari kebijakan yang dibuat sungguh sangat bagus apabila bisa diwujudkan. Namun kebijakan berbeda dengan harapan atau angan-angan. Kebijakan harus dilaksanakan dan itu harus melihat tataran realitas yang ada. Oleh karena itu, apabila kebijakan itu dibuat, maka itu berarti mungkin diwujudkan dengan segalanm kendala yang ada. 
  1. Persoalan muncul manakala eforia untuk memenuhi berbagai janji surga dalam bidang ekonomi akhirnya menafikan realitas yang ada, dan kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Rencana dan Kebijakan dibuat menjadi ambisius seolah membangun ekonomi yang baik bisa seperti membalik telapak tangan. Berasumsi bahwa apa yang ada di benak bisa dilakukan, dan lingkungan ekonomi dan masyarakat dianggap sebagai ruang hampa. Dengan kondisi seperti itu, dan ternyata fakta yang dihadapi di lapangan sangat berbeda denga yang diduga.  Dengan demikian tidak mengherankan kalau kinerja ekonomi tidak sesuai dengan yang diharapkan, lebih rendah dari sasaran, dan memberi sinyal untuk tidak terwujud dalam tahun pertama ini.
  1. Diluar asumsi dasar yang melenceng, kinerja ekonomi yang menggambarkan kinerja ekonomi yang tidak baik ini adalah penurunan indeks harga saham yang signfikan, kinerja neraca pembayaran yang ditandai melemahnya ekspor, lemahnya antisipasi harga pasca pengalihan subsidi BBM dan pelepasan bertahap harga BBM pada pasar, dan penerimaan pajak yang di bawah target, yang akan berdampak pada postur APBN secara keseluruhan. Hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
  1. Indikator yang jelas terlihat dan membuktikan bahwa pandangan kekhawatiran para pengamat tentang jebloknya kinerja ekonomi jangka pendek adalah rendahnya lajur pertumbuhan ekonomi kwartal pertama 2015 ini. Angka pertumbuhan ekonomi kwartal I-2015 hanya  mencapai 4,71%. Hal ini   jauh di bawah target pertumbeuhan tahun 2015 yang ditargetkan sebesar 5,7%. Angka ini juga lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi kwartal I-2014 yang tumbuh 5,2% secara tahunan (year-on-year). Dengan kondisi domestik dan global seperti sekarang,  menjadi sangat wajar jika muncul nada yang mengkhawatirkan bukan saja target pertumbuhan ekonomi tahun pertama pemerintahan Jokowi-Jk tidak tercapai,  tapi khawatir pelambatan laju pertumbuhan ekonomi ini  berlanjut. Situasi ini tentu jauh dari yang digembar-gemborkan sebelumnya, terutama saat kampanye Pilpres dan awal pemerintahan baru terbentuk. Bahkan sempat muncul optimisme bahwa perekonomian bisa tumbuh dua digit. Eforia perubahan dan arus optimisme yang disebut “Jokowi effect” melahirkan harapan besar pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ini. Faktanya, jika dilihat sekarang, masih jauh dari harapan. Jokowi effect, dengan sosok kejujuran, efisiensi, anti korupsi, berani mengambil keputusan, seolah tidak terlihat. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula kalau ada semacam kepanikan di elit pemerintahan terkait pertumbuhan ekonomi tersebut. Walaupun dikemas dengan kata-kata tetap optimis, namun tidak bisa menutupi kegelisahan tersebut. Bahkan sebagian anggota kabinet ekonomi pun ketar-ketir  untuk di reshuffle karena  kerasnya kritikan pada kinerja ekonomi ini. 
  1. Rendahnya lahu pertumbuhan ekonomi ini telah menimbukan berbagai pertranyaan sekaligus mencari biang keroknya. Jawaban yang cukup mengemuka dari para petinggi kita, seperti pernyataan Wapres maupun Menko Bidang Perekonomian, misalnya, adalah bahwa situasi perekonomian global tidak menguntungkan ekonomi Pelemahan perekonomian kita tidak lepas dari kondisi perekonomian global. Padahal di level global juga terjadi perlambatan, seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan Eropa yang merupakan pasar bagi ekspor kita.
  1. Jika itu dalihnya, maka akan muncul pertanyaan lain, yakni apakah dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi itu tidak mempredikasi situasi global? Jelas itu sudah diperkirakan. Ketika RAPBN diputuskan di DPR, aspek terkait dengan situasi global, seperti harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, ataupun laju perekonomian global, sudah masuk dalam kajian sehingga ditetapkan target pertumbuhan yang “realistik”. Demikian pula situasi lokal yang diprediksi terjadi, menjadi variabel yang diperhitungkan sebelum menetapkan angka 5,7% tersebut. Jelas ekonomi kita tidak steril terhadap ekonomi global, dan itu sudah diketahui bersama. Jadi menjadi kurang pas kalau semata mengkambinghitamkan situasi internasional. Situasi domestik sendiri harus dilihat dan banyak yang perlu dibenahi. Carut-marut dalam negeri merupakan faktor yang menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi, pasti berkontribusi besar pada penurunan ini. Instabilitas politik dan hukum, kepemimpinan yang lemah, dan kesan ketidakpatuhan bawahan pada kepemimpinan nasional, memberikan sentimen negatif pada perekonomian. Ini juga menjadi penguat bagi perlambatan peretumbuhan ekonomi.
  1. Team-work dalam Kabinet bidang ekonomi memang tidak terlihat soliditas dan koordinasinya. Muncul kesan tidak jelas dan berjalan sendiri-sendiri, bahkan kritik yang dialamatkan kepada kabinet ekonomi ini adalah karena mereka diusung oleh faksi-faksi yang berbeda. Kebijakan sebetulnya sangat ideal, tetapi implementasinya  lemah. Kebijakan terkait pengurangan subsidi BBM dan pasarisasi BBM  juga tidak terkelola dengan baik, sehingga naik turun harga BBM domestik berdampak pada ketidakpastian harga yang merugikan masyarakat. Bukan berarti kebijakan pengurangan subsidi BBM itu buruk, namun pengelolaan dari kebijakan tersebut yang dipertanyakan. Adalah wajar kalau kemudian situasi ini  menimbulkan pertanyaan pada kompetensi kabinet di bidang ekonomi, yang ditengarai kuat tak lepas dari kabinet balas budi dan  “dagang sapi”, yang jauh berbeda dengan apa yang dijanjikan dalam kampanye presiden yang lalu.  Tak masalah sebetulnya posisi itu untuk balas budi atau jatah politisi sepanjang kompetensi dikedepankan.  Namun semua belum terlambat, pemerintahan ini baru berjalan beberapa bulan untuk memperbaiki semuanya.
  2. Namun dalam konteks pertumbuhan ekonomi ini memang tidak bisa dijadikan pegangan bahwa selanjutnya akan rendah. Tahun ini rasanya memang sulit untuk mewujudkan target pertumbuhan tahun ini  sesuai sasaran. Namun pertumbuhan lebih tinggi diperlukan untuk tahun-tahun berikutnya, tentu dengan memperhatikan aspek pemerataan yang juga cenderung makin timpang. Dalam jangka sangat pendek yang harus diwaspadai adalah apabila pertumbuhan ekonomi ini semakin melambat. Ini bisa terjadi kalau kecenderungan penurunan ini dianggap remeh, dianggap sebagai sesuatu yang sederhana dan hanya menyalahkan situasi eksternal atau global, sehingga antisipasi tidak tepat. Kalau sekarang sudah mengetahu, misalnya, permintaan produk Indonesia di pasar global melemah, lantas apa yang harus dilakukan. Bagaimana mencari pasar-pasar baru di luar pasar yang sudah ada selama ini? Bagaimana menggenjot dayasing, dan juga mendorong lebih bergeraknyta ekonomi masyarakat. Hal-hal seperti ini bukan saja harus menjadi perhatian, namunjuga harus sudah disiapkan detail antisipasinya. Sikap yang seolah menyerah, dengan mengkambinghitamkan situasi global tanpa tindakan kongkret, akan berdampak sangat buruk, karena bisa menimbulkan penurunan laju ekonomi lebih dalam akan terjadi. 
  1. Laju pertumbuhan ekonomi terkait dengan konsumsi domestik juga, dan bahkan ini elemen terbesar dalam membentuk PDB kita. Ini harus distimulus dengan konsumsi yang dibarengi penyediaan produk yang dibutuhkan tersebut, khususnya produk domestik juga. Hal yang sama juga dengan investasi, yang merupakan salah satu unsur dominan pembentuk GDP kita. Investasi akan ditanam, baik oleh investor lokal maupun asing  manakala pelaku ekonomi, domestik maupun lokal, nyaman dan tidak khawatir dengan iklim sosial-politik-ekonomi dalam negeri. Kebijakan fiskal, yang mencerminkan pengeluaran pemerintah, juga perlu distimulus sehingga pengeluaran bisa efektif dan efisien untuk menimbulkan ekspansi dalam perekonomian nasional. Hambatan birokratis dalam pembelanjaan anggaran.  Demikian pula ekonomi rakyat, ekonomi marhaen, yang dulu banyak digadang saat kampanye, merupakan penggerak ekonomi yang luar biasa jika betul-betul diperhatikan dan diberdayakan. Saat ini keluhan dari para ekonomi lemah yang merasa semakin miskin santer diberitakan.
  1. Masyarakat sebetulnya sudah terbiasa dengan perbedaan antara yang didengungkan pemerintah dengan realitas yang ada. Sejak zaman Orde Baru berbagai janji dan kalimat yang menyejukkan tentang pembangunan dan data ekonomi selalu muncul. Masyarakat siap menerima realitas yang berbeda dengan apa yang disampaikan secara verbal oleh pejabat, ataupun oleh statistik yang beda dengan angka nyata. Namun pada era Presiden Jokowi ini respons berbeda muncul manakala janji dan realitas berbeda jauh. Ini karena masyarakat menaruh harapan besar pada Presiden Jokowi ini. Masyarakat sudah menyerap sedalam-dalamnya  berbagai angin perubahan yang dijanjikan. Masyarakat begitu percaya dan menaruh harapan besar pada Jokowi. Kita melihat pada masa kampanye betapa para pendukung dan fanatisme Jokowi tidak bisa menerima suatu kritik pada Capres waktu itu. Dengan harapan dan fanatisme seperti itu, maka menjadi wajar manakala situasi tidak seperti yang dibayangkan terjadi memunculkan kekecewaan yang sangat besar pula.
  1. Salah satu yang menimbulkan optimisme di awal pemerintahan Jokowi adalah tekadnya untuk penegakah hukum dan mengikis habis korupsi. Ini adalah faktor sangat signifikan yang menimbulkan kelambanan pembangunan ekonomi nasional selama ini. Lemahnya penegakan hukum telah semakin meninggikan ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi. Berbagai pengeluaran untuk investasi,  misalnya menjadi tidak pasti, yang membuat para investor dan pelaku ekonomi secara keseluruhan ragu-ragu untuk melaksanakan aktivitas ekonomi. Demikian pula praktik suap, korupsi, dan sejenisnya telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Badan-badan Usaha Milik Negara juga sering ditengarai menjadi “sapi perah” banyak fihak, sehingga menyebabkan kinerjanya tidak optimal. Hal-hal seperti ini dijanjikan untuk dibersihkan. Namun demikian, jika dilihat dari kinerja semester pertama pemerintahannya, maka hal itu ibarat “panggang jauh dari api”. Dapat dilihat bagaimana KPK yang selama ini sangat ditakuti dan disegani menjadi lembaga yang seolah kehilangan taringnya, tanpa ada kekuatan dari lembaga kepresidenan yang secara kuat dan tegas menyelamatkannya. Saat ini semua tahu bahwa daya dobrak KPK sudah jauh melorot dibanding masa sebelum Jokowi. Ini semakin jauh dari nawacita kedua yang digaungkan Jokowi, yakni  “.... akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”.  Jika sutuasi ini berlanjut maka dapat dipastikan kita akan kembali mengalami kemunduran, dan kinerja ekonomi akan semakin jauh dari yang diharapkan dan dijanjikan.
  1. Keadaan ekonomi kita juga semakin terancam apabila tidak ada upaya serius untuk melakukan penguatan-penguatan dan perbaikan mengingat akhir tahun ini juga sudah akan dilaksanakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC/MEA) yang membuat ekonomi kita menjadi sangat liberal dalam regional ASEAN. MEA pada hakikatnya merupakan liberalisasi yang  mencakup seluruh bidang ekonomi yang selama ini sebagian masih kita hambat masuk, baik itu melalui tarif ataupun non-tarif. Liberalisasi ini mencakup lima elemen yang akan memperoleh kebabasan, yaitu kebebasan arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja.  Dengan demikian, hubungan ekonomi intra-ASEAN sudah menyerupai hubungan ekonomi dalam Masyarakat Eropa (EC). Hanya saja yang membedakan terutama terkait adanya mata uang tunggal yang di ASEAN masih sebatas wacana, kebebasan lalulintas antarwarganegara yang di ASEAN masih membutuhkan paspor, dan ketiadaan Bank Sentral ASEAN yang di EC sudah memiliki Bank Sentral Eropa, yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter untuk 16 negara yang menggunakan mata uang Euro.
  1. Dalam situasi normal, dengan tingkat daya saing seperti sekarang saja tidak mudah bagi Indonesia untuk berkompetisi dengan negara-negara ASEAN lainnya, terutama dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Terlebih lagi dengan liberalisasi yang kita lakukan, yang kini jauh lebih bebas. Pengalaman kita denga China, saat diimplementasikan CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agrrement) awal  2010, dalam waktu singkat produk China membanjiri pasar Indonesia.  Situasinya hampir sama dengan MEA. Ketika ide yang sudah digaungkan awal tahun 2000an dan disepakati tahun 2004, kita belum banyak bersiap diri dan seolah situasi seperti biasa, business as usual. Namun ketika sudah mau dilaksanakan, saat injury time barulan kita sibuk dan menyatakan belum siap. Akibatnya, wajar kalau Tiongkok jauh lebih diuntungkan dibanding Indonesia dengan adanya CAFTA tersebut. Hal yang sama dapat terjadi lagi dengan MEA. Pemerintahan yang baru ini harusnya sudah  berlari kencang, dan harus sudah langsung tancap gas menyiapkan segala strategi agar saat diberlakukannya MEA kita sudah siap. Namun yang terjadi adalah kelengahan kita, dan seakan tidak ada antisipasi khusus terhadap MEA ini. Padahal kelalaian atau kelambanan dalam menyikapi MEA akan berpotensi menjadikan Indonesia menjadi pasar produk ASEAN lainnya, dan akan membuat kita menjadi  “tamu di negeri sendiri”.
  1. Namun, seperti yang disampaikan di muka, dengan kurun waktu yang sangat pendek, tidak bisa kita mengambil konklusi bahwa pemerintahan Jokowi-JK sudah gagal dalam membangun ekonomi Bangsa. Paling tidak sampai setengah perjalanan baru bisa dinilai secara lebih obyektif. Masih sangat mungkin jika pada semester-semester selanjutnya bida dilakukan berbagai perbaikan-perbaikan, berbagai rencana bisa diaktualkan, tim ekonomi berkoordinasi lebih baik, stabilitas politik dan keamanan terjaga, upaya pemberantasan korupsi semakin digalakkan, dan ekonomi biaya tinggi semakin ditekan, maka percepatan pembanguan ekonomi akan bisa terjadi. Namun, jika situasi ke depan tetap seperti semester pertama ini, maka hasil yang lebih buruk dari pendahulunya dalam bisang ekonomi, dan mungkin juga dalam bidang lain, bisa saja terjadi.***
Lampiran:
Sembilan program prioritas Jokowi-Jk (Nawa Cita)
  1. Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  2. Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
  3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  4. Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
  5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.
  6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
  7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.
  9. Kami akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.
Oleh: Edy Suandi Hamid
  • Guru Besar ilmu Ekonomi pada FE UII Yogyakarta, Wakil Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Rektor UII (2006-2014).
  • Disampaikan pada acara Diskusi Publik bertema “Masih Efektifkah Pemerintahan Jokowi-JK dalam Mengantarkan Bangsa Indonesia Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Kerkeadilan?” yang diadakan MMD Initiative, Hotel NAM jalan Angkasa Jakarta 27 Mei 2015.
Sumber:  Sumber KPU.go.id

0 komentar:

Post a Comment